Jurnal Sanger : Social, Administration and Government Review

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO.14 TAHUN 2018 PASAL 7 HURUF B TENTANG PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA ANAK TAHUN 2019/2020 DI KOTA BANDA ACEH

2024-03-27T14:13:31+00:00

Kajian ini focus pada pembahasan tentang praktik pernikahan dini di kota Banda Aceh melalui Peraturan
Pemerintah Kota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2018 pasal 7 huruf tentang Pencegahan pernikahan usia
anak dengan menggunakan teori implemetasi Merriam. S. Grindle. Analisis ini dilakukan berdasarkan
peningkatan data pernikahan anak di Aceh semakin meningkat dari tahun 2019 ke 2020 dengan jumlah
22,61% berdasarkan data BKBN sedangkan data Pernikahan anak dikota banda aceh mencapai 36 kasus
pertahun praktik pernikahan dini. Sehingga kajian ini focus pada strategi implementasi dan factor
pendukung serta penghambat Pencegahan praktik pernikahan dini berdasarkan Peraturan Walikota.
Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan pemerintah kota diantaranya
Kerjasama antar sektor, Sosialiasi, Penguatan Sumber Daya Masyarakat (orang tua dan anak) dengan factor
pendukung tersedia regulasi dalam mewujudkan kota layak anak. Sedangkan factor penghambat
implementasi peraturan walikota yaitu sistem komunikasi yang tidak tuntas antar sektor, minim nya
pengetahuan orang tua terhadap dampak praktik pernikahan dini pada anak serta pengaruh lingkungan.

Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh

2024-04-08T11:42:13+00:00

Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh merupakan inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan standarisasi pelayanan publik di mal tersebut dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh untuk memenuhi standar pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standarisasi pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh belum optimal. Sarana dan prasarana yang digunakan belum memenuhi standar dan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas belum terpenuhi dengan baik. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan publik bagi semua masyarakat tanpa terkecuali, khususnya untuk penyandang disabilitas. Pemerintah diharapkan dapat melakukan perbaikan dan peningkatan agar standar pelayanan publik dapat terpenuhi dengan sempurna.

Penerapan Smart Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

2024-04-08T12:20:09+00:00

Perkembangan zaman telah merubah pola hidup manusia menjadi berpusat kepada teknologi. Cara manusia bersosialisai dan perkembangan akan kebutuhan telah membuat aspek politik dan pemerintahan harus menyesuaikan dengan keadaan. Masalah - masalah pelayanan publik yang dulunya tersembunyi secara publik, mulai terangkat ke permukaan dengan adanya teknologi. Pelayanan yang tidak pro rakyat, sifat informalitas yang diutamakan dalam memberikan pelaynan, pelayanan yang berbelit-belit menjadi perhatian pemerintah sejak publik mulai berani mengkritik penyelenggaraan pelayanan publik. Teknologi menjadi solusi memperbaiki citra buruk pelayanan publik, maka dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan bagaimana penerapan Smart Governance dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Metodelogi yang dipakai adalah pendekatan studi pustaka dan menganalisis data yang diperoleh secara deskriptif. Data yang dipakai berupa artikel-artikel berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan penelitian ini, dikumpulkan dan dianalisis, kemudian di deskripsikan dalam bentuk narasi yang saling berkaitan membentuk suatu alur penelitian. Penerapan sistem Smart Governance perlu dilakukan demi meningkatkan kualitas dari pelayanan publik. Penerapan teknologi menawarkan perbaikan pelayanan publik agar lebih terbuka dan partisipatif. Dengan masyarakat yang lebih aktif akan membuat paradigma pelayanan yang dulunya “top-dowm” menjadi “bottom-up” yang lebih berorientasi kepada masyarakat yang menentukan apa yang menjadi kebutuhannya, tidak lagi menunggu keputusan dari pemerintah yang terkadang tidak sesuai dengan realitas didalam masyarakat.

Strategi Pengentasan Praktik Suap di Lingkungan Publik

2024-04-30T13:48:15+00:00

Suap menyuap merupakan salah satu modus yang menyebabkan akan terjadinya korupsi dan praktik suap merupakan masalah serius di Indonesia yang berdampak negatif terhadap pembangunan dan pelayanan publik. Maka untuk melawan korupsi, diperlukan strategi efektif yang dapat memerangi praktik suap di lingkungan publik. Penelitian ini menyajikan beberapa data dan fakta terkait masalah suap di Indonesia, termasuk peringkat CPI yang menunjukkan tingkat korupsi di dalam negeri, kasus suap yang melibatkan pejabat pemerintah, dan hasil survei mengenai indeks korupsi daerah. Selain itu, dijelaskan juga tentang praktik suap dalam layanan publik dan upaya program–program pemerintah serta peran KPK dalam pemberantasan korupsi. Penyebab terjadinya suap karena tingginya tingkat korupsi dimana terdapat peluang dan kesempatan bagi birokrat melakukan suap sehingga hal ini menyebabkan tingginya tingkat korupsi dan kurangnya transparansi dan pengawasan sehingga terjadinya praktik suap menyuap di lingkungan publik. Partisipasi masyarakat dan tindakan penegakan hukum juga menjadi bagian penting dalam memerangi korupsi. Dalam konteks ini, artikel ini menggarisbawahi perlunya strategi efektif yang melibatkan pemerintah, lembaga anti- korupsi, serta partisipasi aktif masyarakat untuk memerangi praktik suap di lingkungan publik.

Pengentasan Cyber bullying di Sekolah: Strategi Pencegahan dan Intervensi Berbasis Bukti

2024-05-03T18:33:54+00:00

Cyber bullying, sebagai bentuk perundungan dalam ranah digital, semakin meresahkan di era
teknologi informasi. Media digital seperti ponsel, komputer, dan tablet menjadi alat utama untuk
menyebarkan konten merugikan melalui SMS, aplikasi pesan instan, media sosial, forum online, dan
komunitas game online. Platform media sosial menjadi tempat utama terjadinya cyber bullying, dengan
mudahnya individu mengakses, berpartisipasi, atau memicu perundungan secara massal. Dampaknya tidak
hanya individu, tetapi juga mengganggu proses belajar di sekolah dan merusak iklim sekolah secara
keseluruhan. Pentingnya penanganan serius terhadap cyber bullying di dunia pendidikan melibatkan
kolaborasi semua pihak, termasuk siswa, guru, staf sekolah, dan orang tua. Strategi pencegahan, edukasi,
serta kebijakan dan prosedur yang jelas diperlukan. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam
penyusunan jurnal ini, dengan pendekatan studi literatur untuk memahami konsep cyber bullying dan
strategi penanganannya. Implikasi dari fenomena ini membutuhkan kerjasama lintas sektor, melibatkan
pemerintah, dinas pendidikan, sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Pendekatan holistik dan
berkelanjutan, didukung oleh peraturan pemerintah yang jelas, dukungan teknis, pelatihan, dan partisipasi
semua stakeholder, diperlukan untuk mengatasi kompleksitas cyber bullying.