Perkawinan Negen Dadua sebagai Wujud Kesetaraan Gender dalam Masyarakat Hukum Adat Bali

I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti; I Wayan P  Windia; I Ketut  Sudantra

doi:10.22373/sinthop.v2i2.3229

I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
I Wayan P Windia Universitas Udayana, Denpasar
I Ketut Sudantra Universitas Udayana, Denpasar

DOI: https://doi.org/10.22373/sinthop.v2i2.3229

Keywords: Negen Dadua Marriage, Balinese Customary Law, Gender Equality, Family Law

Abstract

This article examines the concept of Negen Dadua marriage in Bali, a unique form of marriage recognized within Balinese Customary Law. This concept has emerged as a solution to inheritance and lineage issues, particularly in families without male children. The research method employed is normative-conceptual, utilizing primary and secondary legal sources. The analysis reveals that Negen Dadua marriage, recognized under national and Balinese customary law, accords both husband and wife the status of purusa, allowing them to maintain responsibilities and rights within their respective families. This study finds that Negen Dadua marriage not only complies with Balinese Customary Law and Hindu religion but also reflects a shift towards gender equality. It offers a solution to the inequity in inheritance and social roles between men and women. This indicates a positive development in social and legal awareness of gender equality in Bali, especially in family law. This marriage form, embodying gender equality, presents an efficient solution to inheritance issues without disadvantaging any party. The article concludes that Negen Dadua marriage is a manifestation of gender equality within the Balinese Customary Law community and represents a progressive step towards recognizing women's rights.

Abstrak

Artikel ini mengkaji Perkawinan Negen Dadua di Bali, yang merupakan bentuk perkawinan alternatif dalam Hukum Adat Bali. Konsep ini muncul sebagai solusi untuk masalah pewarisan dan keturunan, terutama di keluarga tanpa anak laki-laki. Metode penelitian adalah normatif konseptual, menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Analisis menunjukkan bahwa perkawinan negen dadua, diakui dalam hukum nasional dan adat Bali, memberikan status purusa kepada kedua suami dan istri, memungkinkan mereka mempertahankan tanggung jawab dan hak dalam keluarga masing-masing. Studi ini menemukan bahwa perkawinan negen dadua bukan hanya mematuhi Hukum Adat Bali dan agama Hindu, tetapi juga mencerminkan pergeseran menuju kesetaraan gender, menawarkan solusi untuk ketidaksetaraan dalam pewarisan dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan. Ini mengindikasikan perkembangan positif dalam kesadaran sosial dan hukum tentang kesetaraan gender di Bali, khususnya dalam hukum keluarga. Perkawinan ini, sebagai wujud kesetaraan gender, menawarkan solusi efisien untuk masalah pewarisan tanpa merugikan pihak mana pun. Artikel ini menyimpulkan bahwa perkawinan negen dadua adalah manifestasi dari kesetaraan gender dalam masyarakat Hukum Adat Bali dan merupakan langkah maju menuju pengakuan hak-hak perempuan.

References

Dipa, I. W. A. (2020). Dinamika Perkawinan Pada Gelahang Kajian Yuridis Dan Sosiologis. UNHI Press.

Lestawi, I. N. (2016). Landasan dan Tata Cara Perkawinan Pada Gelahang di Bali. Penerbit Vidia.

Mukti, F. N., & Achmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris .

Ni Ketut Adnyani. (2016). Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Dan Kesetaraan Gender. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 5(1), 754–769.

Paramartha, I. M. A., & Mahadewi, K. J. (2023). Perspektif Hukum Perkawinan pada Gelahang di Bali. Jurnal Kewarganegaraan, 7(1), 964–972.

Pudja, G. (2003). Bhagawad Gita (Pancama Weda). Pustaka Mitra Jaya.

Pudja, G., & Sudharta, T. R. (2012). Manawa Dharmasastra (Manu Dharmasastra). Widya Dharma.

Pursika, I. N., & Arini, N. W. (2012). Pada Gelahang: Suatu Perkawinan Alternatif Dalam Mendobrak Kekuatan Budaya Patriarki Di Bali. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 1(2), 68–77.

Putra, K. A., & Wagian, D. (2021). Tinjauan Yuridis Perkawinan Pada Gelahang Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. Jurnal Private Law , 1(2), 234–241.

Putriani, G. M., & Ardana, P. S. (2016). Pelaksanaan Perkawinan Pada Gelahang Ditinjau Dari Hukum Adat Bali Di Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Kertha Widya Jurnal Hukum, 4(2), 1–15.

Putu Dyatmikawati. (2011). Perkawinan Pada Gelahang Dalam Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Bali Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Ilmu Hukum, 7(14), 107–123.

Putu Dyatmikawati. (2013). Kedudukan Hukum Perkawinan Pada Gelahang. Udayana University Press.

Regeg, I. M. (2013). Sanggah Luh Perspektif Perkawinan dan Gender di Desa Pakraman Lebah Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. Jurnal Lampuhyang, 4(1), 44–58.

Siswadi, G. A. (2022). Perkawinan Pada Gelahang di Bali dalam Perspektif Deontologi Immanuel Kant. Vidya Samhita: Jurnal Penelitian Agama, 8(1), 1–8.

Suastika. (2010). Nyentana Arus Balik Ideologi Patrilinial (Studi Kasus Status, Kedudukan, dan Peranan Perempuan Putrika Setelah Perceraian Pada Masyarakat Bali Aga di Kabupaten Bangli). Jurnal Ikatan Keluarga Alumni, 2(1), 270–281.

Suastika, I. N. (2022). Perkawinan Pada Gelahan (Studi Legitimasi Folosofis, Sosiologis Dan Yuridis Praktek Perkawinan Pada Gelahang Pada Masyarakat Hindu Bali). Jurnal Komunikasi Hukum, 8(2), 270–281.

Sudarsana, I. B. P. (2002). Ajaran Agama Hindu, Makna Upacara Perkawinan Hindu. Yayasan Dharma Acarya.

Sudiana, I. G. N. (2010). Perkawinan Negen dadua, (Perkawinan Parental) Perspektif Hukum Hindu di Bali. IHDN Press.

Susila, I. N. A., & Dewi, P. E. R. (2022). Hukum Adat: Kesetaraan Gender Pada Perkawinan Matriarki Di Bali. PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu, 6(1), 85–93.

Tim Penyusun. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.

Windia, W. P., & et.al. (2009). Perkawinan Pada Gelahang di Bali (1st ed.). Udayana University Press.

Windia, W. P., & Sudantra, K. (2006). Pengantar Hukum Adat Bali. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Unud.

Wiryawan, I. W. G., Perbawa, K. S. L. P., & Wiasata, I. W. (2015). Hukum Adat Bali Di Tengah Modernisasi Pembangunan Dan Arus Budaya Global. Jurnal Bakti Saraswati, 4(2), 169–178.